bpjph provinsi jawa barat

Langit7 Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) demi mendorong penguatan ekosistem halal di daerah. Menurut Kepala BPJPH, Aqil Irham, penguatan ekosistem halal di Indonesia harus dilaksanakan secara komprehensif. Di level daerah, sinergi BPJPH dengan Pemda dan stakeholder lainnya SelamatDatang di Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; Bangga Menjadi ASN KEMENAG; BERITA PILIHAN. Kemenag Berikan Izin Operasional Ponpes Shiddiqiyy Rabu, 13 Juli 2022, 16:30; Kepala BPJPH: Halal Rabu, 13 Juli 2022, 15:39; oleh isnawati; 7; Kakankemenag Tuban dan Komandan Kodim 811 Tuban Se Rabu, 13 Juli PemerintahProvinsi Jawa Barat mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat untuk membuat sertifikat halal bagi produk-produknya. BPJPH Bahas Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pembuatan sertifikat halal terus di lakukan oleh para IKM di Jawa Barat 2 LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, di Provinsi Jawa Barat. 3. LPH Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, di Provinsi Riau. 4. LPH Universitas Brawijaya, di Provinsi Jawa Timur. 5. LPH Universitas Hasanuddin, di Provinsi Sulawesi Selatan. 6. LPH Bersama Halal Madani, di Provinsi Sumatera Barat. 7. Logobaru Halal yang baru diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ditulis Oleh : Anwar AbbasPengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan yang kebetulan menjadiWakil Ketua Umum MUI Masalah sertifikasi halal dan logonya dulu memang ada di MUI karena memang masalah tersebut hanya diurus oleh MUI. Tapi setelah keluar UU tentang jaminan produk halal, maka urusannya telah berpindah dari Site De Rencontre Pour Amis Des Animaux. DATA SENSUS Beranda » Publikasi » Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2020/2021 Sosial dan Kependudukan Ekonomi dan Perdagangan Pertanian dan Pertambangan Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2020/2021 Nomor Katalog Publikasi / ISBN 978-602-5745-92-8Tanggal Rilis 2021-12-31Ukuran File MB AbstraksiStatistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2020/2021 ini menyajikan data dan informasi hasil Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang diterbitkan pada tahun 2021 karena pengumpulan datanya dilakukan pada tahun tersebut. Adapun penyajian data dalam bentuk tabel dan ulasan ringkas deskriptif yang meliputi Jumlah Perusahaan, Kapasitas Produksi, Pelanggan PDAM, Air Bersih yang disalurkan, Jumlah Tenaga Kerja, dan Input-Output. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mendorong upaya akselerasi layanan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan salah satunya dengan membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal LPH.Dalam 100 hari kerja pertamanya, ia telah menetapkan calon LPH baru. Sedikit ada 9 calon LPH baru yang telah ditetapkannya."Alhamdulillah, setelah dibentuk tim akreditasi LPH ini segera bergerak. Hasilnya, tim telah menyiapkan 9 calon LPH baru untuk kita tetapkan sebagai LPH," kata Aqil Irham dalam keterangan tertulis, Selasa 18/1/2022. "Pencapaian ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mengakselerasi layanan sertifikasi halal," 9 calon yang akan ditetapkan sebagai LPH baru tersebut akan menambah jumlah LPH. Saat ini sudah ada 3 LPH, yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Ketiganya telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi 9 LPH yang akan segera ditetapkan tersebut di Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung2. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau;3. Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta4. Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta5. Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan6. Universitas Hasanuddin Makassar7. Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat8. Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur9. Universitas Syiah Kuala Banda 9 dari calon LPH baru telah menyampaikan pengajuan kepada BPJPH sebelum dan setelah terbentuknya Tim Akreditasi LPH pada 10 November 2021 lalu. Selain itu 9 calon LPH baru juga telah menjalani verifikasi dokumen dan verifikasi validasi lapangan oleh Tim Akreditasi LPH."Ini tidak terlepas dari gerak cepat Tim Akreditasi LPH yang begitu dibentuk pada 10 November 2021 lalu dan langsung menjalankan tugasnya dengan baik," kata tim akreditasi LPH tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan akreditasi LPH, BPJPH juga membentuk tim akreditasi BPJPHTim Akreditasi LPH terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah Akreditasi terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Dewan Pelaksana terdiri atas ketua dan para anggota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPH, ditetapkan sekretariat."Tim Akreditasi LPH ini melibatkan unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk," tutur tim akreditasi LPH sangat penting untuk memastikan terlaksananya akreditasi LPH yang sesuai dengan amanat regulasi. Tim ini bertugas untuk merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi Irham sebagai Kepala BPJPH juga terus mendorong berdirinya lebih banyak LPH di Indonesia. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sertifikasi halal."Di luar 9 calon LPH tersebut, saat ini juga masih ada sejumlah nama calon LPH yang masih dalam waiting list proses akreditasi." pungkasnya. ncm/ega Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Pembukaan Bimtek Peningkatan dan Penilaian Maturitas Level 3 Kota Bogor Tahun 202312 Mei 2023 162526 / jabar / dibaca 771 kali / Kat Konsultasi, Asistensi dan Bimtek BOGOR 9/5/2023 - Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati, membuka bimbingan teknis peningkatan dan penilaian maturitas level 3 SPIP Kota Bogor Tahun 2023. Peserta yang hadir adalah sekretaris dan admin dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD se-kota Bogor. Pelantikan Auditor Madya12 Mei 2023 155146 / jabar / dibaca 383 kali / Kat Kegiatan Sosial, Seremonial Pada Hari Selasa, 14 Februari 2023, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor Madya di Aula Edelweiss Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran TA 2023 pada Pemprov Jawa Barat12 Mei 2023 155205 / jabar / dibaca 822 kali / Kat EvaluasiPada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di ruang Lokantara Gedung Sate Nomor 22 Bandung, diadakan Pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Samono dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Arsip Berita SERAMBI INFOGRAFIS Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekulerJakarta ANTARA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menerima pendaftaran 97 Lembaga Halal Luar Negeri LHLN dari 40 negara untuk mendapatkan asesmen BPJPH guna menyamakan standar regulasi halal yang ada di Indonesia. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyebutkan 40 negara tersebut meliputi antara lain tiga negara Timur Tengah, dua negara Australia dan Oseania, satu negara Afrika, tujuh negara Amerika dan Amerika Latin, serta 15 negara Eropa. "Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekuler," ujar Aqil dalam taklimat media yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, ia menilai negara-negara tersebut cenderung menganggap penting sertifikasi halal karena produk halal sudah meluas bukan hanya soal agama, tetapi juga menjadi soal industri produk dan berkaitan dengan segmen pasar serta perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, misalnya, seperti untuk ekspor dan impor produk-produk halal bagi konsumsi 2,2 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, penduduk Muslim dunia tentunya ingin menikmati pelayanan tambahan yang terkait dengan produk halal, baik restoran, kuliner, hotel, maupun tempat tempat lainnya. "Hal-hal ini yang membuat bahwa halal itu sudah menjadi tren global," tuturnya. Untuk itu, kata Aqil, maka 97 LHLN mendaftar ke BPJPH untuk melakukan asesmen. Jika produk dan jasanya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia setelah hasil asesmen, maka akan ditandatangani nota kesepahaman agar saat produk dan jasa lembaga-lembaga tersebut masuk ke Indonesia, tidak perlu lagi diberi sertifikat, cukup diregistrasi-kan saja. Langkah yang sama juga akan berlaku kepada produk-produk Indonesia yang diekspor ke negara -negara tersebut, sehingga menjadikan sebuah rekognisi produk dan jasa halal antar negara. Sejauh ini, dirinya mengungkapkan seluruh proses asesmen itu berjalan cukup lancar meski terdapat beberapa hambatan, di antaranya dokumen yang belum lengkap, produk tidak sesuai, hingga biaya. Baca juga Jepang ingin tingkatkan sertifikasi halal obat dan alat kesehatan Baca juga BPJPH 731 ribu produk sudah bersertifikat halal sejak 2019 Baca juga BPJPH buka layanan konsultasi sertifikasi halal di ISEF 2022Pewarta Agatha Olivia VictoriaEditor Ahmad Buchori COPYRIGHT © ANTARA 2022 - Proses pendaftaran lowongan pendamping proses produk halal PPH di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama BPJPH Kemenag masih dibuka. Proses pendaftaran dilakukan secara online pada 15-31 Agustus 2022 melalui laman BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan, rekrutmen pendamping proses produk halal PPH dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2022. "Para pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha self declare," ujarnya, dalam rilis yang diterima Minggu 14/8/2022. Baca juga Lowongan Dosen Tetap UI untuk 157 Formasi, Ini Syarat dan Cara Daftarnya Lantas, apa saja syarat lowongan pendamping proses produk halal ini? Syarat lowongan pendamping PPH Kemenag Warga negara Indonesia WNI Beragama Islam Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk Berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat Memiliki rekening bank yang masih berlaku Para pelamar nantinya akan mengikuti proses pelatihan di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPPH yang mereka pilih. Bagi pelamar yang lolos dan mendapatkan sertifikat, maka mereka berhak menjadi pendamping PPH. Menurut Aqil, kuota pendamping PPH yang disediakan adalah orang. Baca juga Kemenag Buka Lowongan Pendamping Proses Produk Halal, Kuota Lebih dari Orang Kuota rekrutmen pendamping PPH per provinsi Tangkapan layar instargram Kompas/Alinda kemenag melalui BPJPH membuka sertifikasi halal gratis untuk kuota Menurutnya, proses rekrutmen pendamping PPH dilakukan 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut adalah Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. "Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester kedua tahun 2022 ini," jelas dia. Baca juga Daftar Vaksin Covid-19 yang Sudah Berlabel Halal MUI Kuota rekrutmen pendamping PPH Berikut kuota rekrutmen pendamping PPH per provinsi Bali 242 orang Banten 100 orang DI Yogyakarta 114 orang DKI Jakarta 318 orang Jawa Barat orang Jawa Tengah 800 orang Jawa Timur 300 orang Kalimantan Timur 11 orang Kepulauan Bangka Belitung 33 orang Riau 17 orang Sulawesi Tengah 400 orang Sumatera Selatan 205 orang Sumatera Utara 100 orang Baca juga Biaya, Syarat, dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal Sebagai persiapan, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare pada laman ini. Self declare tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 Tahun 2022. Seperti diketahui, pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha self declare. Tahun ini, BPJPH memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis SEHATI sebesar 25 ribu kuota. Baca juga Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal dan Dokumen yang Diperlukan Bhayu Tamtomo Infografik Prosedur Sertifikasi Halal MUI Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

bpjph provinsi jawa barat